The Importance of Good Customer Ethics in Improving The Financing Portion of Mudharabah

Mudharabah is a partnership contract (reputation agreement) in which one party (shahibul maal) will give his property to another party (mudharib) as productive business capital  with profit sharing between the owner of the funds/capital based on the agreed ratio in advance. In practice, the application of financing mudharabah is not easy to be implemented in Islamic banking because financing mudharabah will make the asymmetric information between the customer and Islamic banking. Mudharabah client have more information than Islamic banking about all of that business.  Asymmetric information sometimes can make the costumer do the moral hazard and adverse selection acts with the result that Islamic banking didn't take that risk and make the distribution of mudharabah financing portion becomes very small when compared to the total number of Islamic bank financing. Mudharabah Customers must have a good business ethics and always have advanced principle of honesty, trustworthy and transparent in managing shahibul maal funds in orther to they can minimize the risk of financing mudharabah and make Islamic banking be confident to grant the decision of financing mudharabah

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SMP NEGERI 2 KALASAN

Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan berupa ketrampilan dalam bidang pembelajaran dan manajerial sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Tujuan yang lain adalah memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal dan menghayati permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata. Mahasiswa juga dapat belajar dari lembaga sekolah sekaligus dapat menyumbangkan pemikiran dan tenaga guna pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran tempat pelaksanaan program PPL pada semester khusus tahun 2016 ini adalah di lingkungan masyarakat sekolah, yaitu masyarakat SMP Negeri 2 Kalasan khususnya seluruh siswa SMP Negeri 2 Kalasan Pelaksanaan kegiatan PPL bertujuan melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan bidang studinya, sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan datang dalam kaitannya sebagai pendidik. Pelaksanaan kegiatan PPL secara umum meliputi tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi pembekalan PPL yang dilaksanakan di kampus UNY sebelum penerjunan ke lapangan. Tahapan pelaksanaan PPL meliputi tahap observasi potensi pengembangan sekolah, identifikasi dan inventarisasi permasalahan, penyusunan rancangan program, pengajuan proposal dan pelaksanaan program. Setelah pelaksanaan peserta PPL wajib menyusun laporan yang kemudian akan dievaluasi oleh sekolah dan DPL PPL. Secara umum, program kerja PPL di sekolah tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Kendala dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, program yang masih memerlukan tindak lanjut dapat dilaksanakan oleh peserta PPL periode berikutnya

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN WIRAUSAHA LANTABUR KOTA CIREBON

KHOTIBUL UMAM. NIM. 14122210996: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon Lebih dari sekedar interaksi antara kyai dan santri, bahkan pesantren juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Interaksi tersebut pada akhirnya mengalami transformasi makna dan peran, yakni mengarahkan kepada perubahan, pengembangan dan keberdayaan santri, yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka ragam, termasuk ke dalam kepedulian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah ekonomi. Disinilah potensi pesantren dengan melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan inisiatif dan kreatf dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat, bagaimana dampak strategi pemberdayaan ekonomi terhadap santri dan masyarakat, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dampak strategi pemberdayaan ekonomi terhadap santri dan masyarakat, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 1) wawancara mendalam (depth interview); 2) pengamatan terlibat (participant observation); dan 3) analisis dokumen (dokumen analysis). Dari hasil penelitian, strategi pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat di lingkungan pondok pesantren ialah melalui pemberdayaan pada unit usaha pondok, unit usaha mitra pondok, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan. Pada dasarnya, program-program pemberdayaan telah berhasil dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain; adanya peralatan yang sudah cukup mendukung. adanya pengawasan dari pengurus pondok, dan adanya networking yang cukup bagus dari Jama’ah Salam Tour. Faktor penghambatnya adalah masih lemahnya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan Ekonomi, Santri dan Masyarakat, Pondok Pesantren

ANALISA NILAI CBR SOAKED DAN UNSOAKED UNTUK LAPISAN SUBGRADE PADA TANAH MERAH NGELING JEPARA

Problems associated with the subgrade (subgrade) of the structure on the pavement include deformation which is caused by traffic loads, soil shrinkage due to changes in moisture content and uneven soil bearing capacity. In any civil engineering work, it is generally established on the ground. With the development of the times, more and more agricultural lands are used in the construction of road access. In general, red soil is easy to absorb water, contains moderate organic matter, and has a neutral acidity. In the area of Ngeling Village, Jepara, land is generally used for farming and now much of it has been converted into land for building roads. In the implementation of road construction, the price of CBR for land is very important and influential. The subsoil layer in the road structure may consist of original soil, excavated soil and compacted soil which can reach a density of at least 100%. In this study, it was found out how much the laboratory CBR value of both CBR Soaked and CBR Unsoaked from the original land in Ngeling Village, Jepara. In addition, it can also be seen that the CBR value in the worst soil conditions is obtained from CBR Soaked (immersion). The CBR value of the soil with saturated water immersion obtained a value of 3.8553%, which is categorized as bad for sugbgrade, while the land without being soaked has a value of 10.925% which is categorized as good for subgrade

LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH

The purpose of this research is to further see the implementation of duties and functions of the National Sharia Board and Sharia Banking Committee and its relations to the legislation of economic bankingfiqh. In the development of Sharia Banking, synchronization between National Sharia Board and Sharia Banking Committee have been done by involving the National Sharia Board in the Committee Meeting to make Committee Recommendation to further be implemented as a Bank Indonesia Regulation. This researchfinds that the National Sharia Board has conducted its duties andfunctions in thefield of sharia economy in compliance with the DSN-MUI Decision 1/2000 on the Basic Guideline of National Sharia Board Indonesian Council of Ulema and DSN-MUI Decision 2/2000 Bylaws of the National Sharia Board Indonesian Council of Ulema. Keywords: sharia banking, Bank Indonesia regulation

DEKONSTRUKSI FATWA MENGENAI LARANGAN BUNGA BANK (QIYAS VS ISTIHSAN)

Deconstruction is intended to serve as critique to the method of determining the prohibition status of bank interest, which is analogous to usury, as well as reconstructing the issue with other methods to produce a more implementable fatwa, especially in a pluralistic society. Normative legal research is carried out using a historical approach and a conceptual approach regarding usury and interest, as well as the methods and the rationale for the prohibition of both. Application of analogy (qiyas) can bring "unsatisfactory" results as a method of granting the legal status of bank interest in the context of a pluralistic society because this reasoning method is heavily focusing on 'illat (ratio legis, legal cause) and does not consider space, time, and circumstances involved. Meanwhile, the application of istihsan (juristic preference) is possible with justification for emergency (necessity), 'urf (custom) and maslahah (benefit), resulting in different legal status of bank interest that not all bank interest is haram. This provides convenience in its implementation within a pluralistic society

SEJARAH PEMBANGUNAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

In this article the author traces the historic development of Islamic or sharia banking in Indonesia and this will be done by analysing the evolution of a series of successive laws promulgated over time.  From these laws (Law Nos. 7/1992; 10/1998 and 21/2008) we can discern, how over the years, the Indonesian government gradually accept and recognized sharia banking principles, resulting in the establishment of Sharia Banks alongside conventional Banks.  These successive laws also shows the gradual process of policy changes which involves a top-down, bottom up and again a top down approach. Through this process, Sharia Banks develops in Indonesia and has been able to meet society’s need not only for a modern banking system, but also more importantly, providing banking services in line with the sharia.

DEKONSTRUKSI FATWA MENGENAI LARANGAN BUNGA BANK (QIYAS VS ISTIHSAN)

Deconstruction is intended to serve as critique to the method of determining the prohibition status of bank interest, which is analogous to usury, as well as reconstructing the issue with other methods to produce a more implementable fatwa, especially in a pluralistic society. Normative legal research is carried out using a historical approach and a conceptual approach regarding usury and interest, as well as the methods and the rationale for the prohibition of both. Application of analogy (qiyas) can bring "unsatisfactory" results as a method of granting the legal status of bank interest in the context of a pluralistic society because this reasoning method is heavily focusing on 'illat (ratio legis, legal cause) and does not consider space, time, and circumstances involved. Meanwhile, the application of istihsan (juristic preference) is possible with justification for emergency (necessity), 'urf (custom) and maslahah (benefit), resulting in different legal status of bank interest that not all bank interest is haram. This provides convenience in its implementation within a pluralistic society

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (STUDI KASUS DI BERINGHARJO, YOGYAKARTA)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat-Tamwil (KJKS BMT) is an organization that combines the concept of cooperatives and the concept of sharia. Both have the same spirit of kinship and mutual assistance (ta’awun). The concept is realized in the form of maal products and tamwil products, and accompanying activities, giving the product in question. Operational KJKS BMT based on the laws and regulations in the field of cooperatives

Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru MI se-Kecamatan Mranggen Kab Demak tahun ajaran 2014/2015

Peran penting kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru, menerapkan kualitas sekolah, dan gerak langkah suatu organisasi sekolah, dikendalikan oleh kepala sekolah. Studi dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana kepemimpinan kepala MI se kecamatan Mranggen? (2) Bagaimana kinerja guru MI se kecamatan Mranggen ? (3) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru MI Se Kecamatan Mranggen Demak ? Pembahasan tersebut dibahas melalui studi lapangan yang dilaksanakan di MI se Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survai korelasional dengan teknik analisis regresi sederhana. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 84 guru. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument angket untuk memperoleh data X dan Y. Instrument angket sebelum digunakan untuk memperoleh data yang obyektif, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah dilakukan uji instrumen kemudian peneliti menyebar angket untuk memperoleh data X dan Y. Selanjutnya hasil dari perhitungan statistik dengan koefisien korelasi dan analisis regresi, dimana terdapat korelasi yang positif antara kepemimpinan kepala sekolah (X) terhadap kinerja guru (Y), hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi = 0,6928 > 0,213 pada taraf signifikan 5% ini berarti signifikan. Sementara itu 0,6928 > 0,278 pada taraf signifikan 1%, maka dalam hal ini dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian dapat diketahui ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap kinerja guru MI di Kecamatan Mranggen Demak. Efektifitas perilaku kepemimpinan Kepala Madrasah serta iklim kerja yang kondusif, dan kompetensi manajerial kepala sekolah yang tinggi, sangat penting diwujudkan dalam usaha meningkatkan kinerja guru. Implikasinya dalam dunia pendidikan, kepala sekolah selaku pimpinan harus senantiasa mengusahakan agar perilaku kepemimpinannya bisa seefektif mungkin dengan cara menyesuaikan perilaku kepemimpinannya dengan situasi kematangan bawahan. Kepemimpinan kepala madrasah mempunyai pengaruh yang positif signifikan dan kuat terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 69,28%